Polri: Senjata di Hutan UI Terkait Teroris
VIVAnews - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komisaris Jenderal Polisi Sutarman, menegaskan bahwa temuan senjata yang tersimpan di dalam hutan Universitas Indonesia terkait dengan terorisme dan pelakunya sudah ditangkap
"Setelah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, diketahui ia menyimpan senjata di sana. Kami cari dan sudah ketemu," ungkap Sutarman usai diskusi hukum "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang. Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2012.
Menurut Sutarman, barang bukti yang ditemukan antara lain 1 buah laras panjang dan dua buah pistol.
Seperti diketahui, Detasemen Khusus 88 Anti Teror bersama seorang tersangka kasus teroris, menemukan senjata yang tersimpan di dalam hutan Universitas Indonesia (UI), Kamis, 9 Februari 2012 pukul 15.00 WIB.
Lokasi penemuan senjata itu sekitar 200 meter sebelah utara kampus Fakultas Teknik UI. Senjata ditemukan setelah berkali-kali pasukan Densus 88 dan tersangka berputar-putar, masuk, dan keluar hutan.
Senjata disimpan di dalam tanah sedalam sekitar 30 sentimeter (cm). Timbunan tersebut terletak lima meter dari pohon besar yang rapuh. Titik penyimpanan sangat tersembunyi.
Hutan di seberang Fakultas Teknik UI itu hampir tidak pernah dipakai untuk aktivitas. Pada awalnya, di sisi jalan aspal, hanya ada jalan tanah berliku. Sekitar 100 meter ke utara, jalan tanah itu berakhir. Tidak ada jalan lain kecuali rerimbunan semak dan lebatnya pepohonan. Namun, tersangka masih mengingat senjata yang tersimpan di dalam tanah.
Tempuh Persuasif, Polri Bantah Hilang Wibawa
VIVAnews - Markas Besar Polri membantah bahwa saat ini institusi kepolisian telah kehilangan kewibawaan di mata masyarakat. Jika dilapangan ditemukan polisi kurang keras dan tegas, itu karena polisi lebih mengedepankan tindakan persuasif dalam menghadapi setiap persoalan.
Jadi, "Tergantung masing-masing, dilihat darimana. Kalau kami lihat sesuai dengan undang-undang yang ada," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 2 Pebruari 2012.
Saud meminta kepada semua elemen masyarakat tidak melihat permasalahan yang terjadi dimasyarakat secara sepotong-potong. Tapi harus dilihat secara menyeluruh. "Ada masyarakat memaksakan kehendak, supaya kami segera sigap. Tapi kami tetap persuasif, kami jangan dibenturkan dengan rakyat," kata dia. Jika ada yang melanggar akan diproses, termasuk polisi.
Saud memastikan sejauh ini sudah banyak petugasnya yang diproses secara hukum akibat melakukan tindak pidana selama menjalankan tugas. Itu menjadi bukti bahwa polisi selalu berusaha untuk bekerja secara profesional dan transparan.
"Apakah Polri tidak ada yang diproses hukum (jika bersalah). Kita perlu pembuktian, jangan dibilang seperti itu (kehilangan wibawa)," kata mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Mabes Polri ini.
Saud menekankan bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas penuh resiko. "Siap diproses hukum, apakah pidana, disiplin atau etika profesi, dalam melaksanakan tugas ini," tegas dia.
Polri Targetkan RI Bebas Narkoba 2015
VIVAnews - Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo menargetkan pada tahun 2015 Indonesia bebas narkoba.
"Polri adalah bagian dari pemberantas narkoba sehingga diharapkan bisa memberikan bukan hanya penegak hukum tapi cantumkan 2015 Indonesia bebas narkoba," kata Timur di Gedung DPR, Rabu 1 Februari 2012.
Timur mengatakan, pemberantasan narkoba bukan hanya tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri saja, namun seluruh masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk memberantas narkoba.
"Bukan hanya tugas BNN dan Polri tapi seluruh masyarakat sehingga Polri dengan BNN dalam penegakan hukum ditingkatkan, pencegahan dilakukan," kata dia.
Sementara yang menjadi target utama Polri adalah tempat-tempat hiburan. "Itu target dan Insya Allah nanti dengan BNN," kata dia.
Selain dengan BNN, Timur menambahkan, Polri juga melakukan kerjasama dengan kepolisian luar negeri. "Masalah SOP terus kita lakukan," kata dia. (eh)
Mabes Polri: Tujuh Tahanan Bima Serahkan Diri
VIVAnews - Kerusuhan di Kota Bima, Nusa Tenggara, Kamis 26 Januari 2012 lalu tak hanya menghanguskan kantor bupati, membuat gosong kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), juga memaksa Rutan Bima membebaskan 43 tahanan terkait bentrokan di Pelabuhan Sape, akhir Desember 2011.
Polisi sudah mengeluarkan imbauan, agar para tahanan yang lepas kembali ke sel. Terkait itu, Kepala Bagian Penerangan umum Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar menyatakan, enam dari puluhan tahanan Bima yang kabur secara paksa sudah menyerahkan diri ke polisi.
Boy mengatakan hal itu berkat bantuan tokoh masyarakat Bima yang proaktif membantu kepolisian.
"Informasi sementara yang kami terima sudah ada tujuh orang yang serahkan diri. Pada mereka yang telah serahkan diri kami ucapkan terima kasih," kata Boy saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Senin 30 Januari 2012.
Boy lantas merinci ketujuh nama-nama tersebut. Mereka adalah F, HI, ML, MH, AS, A dan MM. "Keinginan kita tentunya ada kepastian hukum pada warga yang menjadi tersangka dan tentunya harus menghadapi proses persidangan," ujarnya.
Terkait tahanan yang belum kembali, Boy mengatakan kepolisian akan menempuh langkah persuasif dan mengedepankan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat.
"Jadi kalau ada berita-berita yang mengatakan seolah-olah kami menjemput paksa, itu tidak ada. Tidak benar. Belum ada langkah-langkah seperti itu dari pihak kepolisian," jelasnya.
Pembebasan tahanan oleh massa dilakukan setelah mereka membakar kantor Bupati Bima Kamis kemarin. Massa lalu bergerak menuju LP Bima. Mereka melakukan orasi menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap polisi terkait pendudukan Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011 lalu.
Akibatnya, situasi LP pun mencekam. Guna mengantisipasi aksi perusakan seperti yang terjadi di kantor Bupati Bima, Kepala LP Bima akhirnya menuruti tuntutan massa dengan membebaskan 43 tahanan yang seluruhnya merupakan warga Lambu itu.
“Ke-43 tahanan itu dikeluarkan dari tahanan dan dibawa pulang oleh massa. Itu dilakukan atas pertimbangan keamanan,” kata Kepala LP Sukarman Husein. (umi)
Usut Video Mesuji, Polri Panggil Saksi Ahli
VIVAnews - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia akan mendatangkan saksi ahli untuk menyelidiki video tragedi Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung.
"Kami akan lihat dari rekaman itu, apakah itu asli atau tidak," kata Juru Bicara Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Sabtu 21 Januari 2012.
Saud menambahkan, video itu akan diteliti dengan menggunakan perangkat dari tim forensik. "Jadi, nanti bisa digambarkan, oh ini tambahan-tambahan, misalnya kepalanya A, tapi badannya ternyata B. Itu akan bisa kami lihat di uji forensik dan kami akan menangani secara bertahap. Nanti, akan ada waktu dan prosesnya," kata dia.
Saat ini, Saud menuturkan bahwa polisi juga tengah menuntaskan pembunuhan terhadap seorang warga, Made Aste yang diduga dilakukan oleh oknum polisi.
"Kami akan kroscek di lapangan. Tim kami juga sudah memproses. Bahkan, proses disiplin sudah selesai, tinggal pidana untuk anggota. Namanya proses pidana, kalau ada rekayasa pasti akan ketahuan," kata Saud. (art)
Polri Tanggung Jawab Bentrok Mesuji dan Bima
VIVAnews - Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo berjanji akan mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran yang dilakukan Polri dalam kasus Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Bima (Nusa Tenggara Barat). "Tentunya polisi yang bertanggungjawab," kata Timur usai Rapat Pimpinan Polri-TNI di Gedung PTIK, Jumat 20 Januari 2012.
Ke depannya, kata Timur, masalah hubungan antar masyarakat, perizinan yang ditangani pemerintah, maka akan ditangani pemerintah. "Tadi kami berangkat dari permasalahan sosial, artinya terkait masalah perizinan, apa itu permaslahan yang terkait masalah hubunhan antarmasyarakat yang memang dikelola pemerintah, saya kira ke depan fungsi yang memang menangani. Hingga lebih kepada langkah-langkah peventif," kata Timur.
Timur juga berjanji, kepolisian tidak akan melakukan penanganan yang keliru. "Atau penanaganan yang melebihi dari kepatutan, sehingga sekali lagi adalah bagian dari analisa tahun 2012, kemudian tahun ini akan lebih baik lagi," kata dia.
Sementara, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suharsono mengatakan, bahwa TNI berjanji akan membantu Polri untuk melakukan pengamanan. "Jadi dua hal itu yang menjadi penekanan saya terhadap seluruh satuan TNI, yang pertama melewati prosedur yang berlaku. Dan kedua, jangan terlambat bila diperlukan," katanya. (adi)
