Polda Tanggung Berobat Warga Ditembak Brimob
VIVAnews - Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Wisnu Amat Sastro, menyatakan siap menanggung seluruh pengobatan warga Desa Kubu, Rokan Hulu, Riau, yang terkena tembakan anggota Brimob.
"Kami siap menanggung seluruh biaya pengobatan warga," kata Kapolda saat mengunjungi korban di RS Pasirpengarayan, Riau, Jumat 3 Februari 2012. Selain itu, Kapolda juga berjanji akan membayarkan penghasilan sehari-hari korban selama mereka dirawat di rumah sakit.
Sementara itu, dari pihak warga mempertanyakan mengenai adanya korban dari pihak brimob. Kuasa hukum masyarakat Desa Kubu, Rokan Hulu, Riau, Nasir Sihotang, menilai ada kejanggalan terkait oknum Brimob Polda Sumut yang disebut-sebut kena bacok.
Menurutnya, kalau memang ada oknum Brimob yang kena bacok, kenapa harus dirawat di rumah sakit Madina.
Padahal jarak antara tempat kerusuhan dengan Madina harus melewati empat kabupaten. "Aneh, kenapa jauh sekali dirawat? Kenapa tidak di Medan saja? Tentu, rumah sakit di Medan lebih baik dari Madina, karena rumah sakitnya baru berdiri," ujarnya.
Seperti diketahui, kemarin terjadi bentrokan di perbatasan Riau dan Sumatera Utara. Saat itu, PT Mayzumah hendak mengelola lahan seluas hampir 6 ribu hektar dengan menggunakan alat berat. Namun, masyarakat desa Batang Kumuh, kecamatan Tambusai, kabupaten Rokan Hulu, Riau, merasa lahan yang akan digarap PT Mayzumah itu adalah miliknya.
Kemudian terjadi bentrok di antara dua kubu tersebut. Pihak kepolisian mengklaim, saat keributan, hadir 5 anggota brimob Polda Sumatera Utara yang kebetulan saat itu sedang bertugas dan mencoba menghalau keributan.
Namun, keributan makin menjadi. Warga juga ikut menyerang polisi. Dan Polisi pun kemudian melepaskan timah panas ke kerumunan warga. Akibatnya, 5 warga mengalami luka-luka tertembak anggota brimob itu. Sementara, dari kubu brimob, ada 3 petugas yang mengalami luka-luka.
Polri Tanggung Jawab Bentrok Mesuji dan Bima
VIVAnews - Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo berjanji akan mempertanggungjawabkan masalah pelanggaran yang dilakukan Polri dalam kasus Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Bima (Nusa Tenggara Barat). "Tentunya polisi yang bertanggungjawab," kata Timur usai Rapat Pimpinan Polri-TNI di Gedung PTIK, Jumat 20 Januari 2012.
Ke depannya, kata Timur, masalah hubungan antar masyarakat, perizinan yang ditangani pemerintah, maka akan ditangani pemerintah. "Tadi kami berangkat dari permasalahan sosial, artinya terkait masalah perizinan, apa itu permaslahan yang terkait masalah hubunhan antarmasyarakat yang memang dikelola pemerintah, saya kira ke depan fungsi yang memang menangani. Hingga lebih kepada langkah-langkah peventif," kata Timur.
Timur juga berjanji, kepolisian tidak akan melakukan penanganan yang keliru. "Atau penanaganan yang melebihi dari kepatutan, sehingga sekali lagi adalah bagian dari analisa tahun 2012, kemudian tahun ini akan lebih baik lagi," kata dia.
Sementara, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suharsono mengatakan, bahwa TNI berjanji akan membantu Polri untuk melakukan pengamanan. "Jadi dua hal itu yang menjadi penekanan saya terhadap seluruh satuan TNI, yang pertama melewati prosedur yang berlaku. Dan kedua, jangan terlambat bila diperlukan," katanya. (adi)
