VIDEO: Waria Daftar Seleksi Komnas HAM
VIVAnews - Seorang waria, Yulianus Rettoblaut mendaftarkan diri sebagai calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Yulianus merupakan Ketua Umum Forum Waria Indonesia.
Yulianus mendaftarkan diri ke Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 20 Januari 2012. Dia menyerahkan berkas-berkas ke panitia pendaftaran.
Yulianus tak datang sendirian. Dia bersama dengan puluhan waria lainnya yang memberikan dukungan. Salah satu motivasi Yulianus mendaftar karena dirinya ingin kaum waria Indonesia mendapat hak yang sama dengan warga lainnya.
Komnas HAM sendiri sejauh ini telah menerima 51 pendaftar, termasuk Yulianus. Yulianus optimis lolos seleksi administrasi karena merasa telah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.
Lihat videonya di sini.
(eh)
• VIVAnews
Komnas Didesak Umumkan Pengusutan Kasus 1965
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak segera mengumumkan hasil laporan penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966. Penundaan pengumuman laporan itu menunjukkan Komnas HAM tidak serius mengusut kasus pelanggaran HAM berat.
"Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum, tapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/ 1966 yang telah berusia lanjut," kata aktivis HAM, Suciwati dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.
Menurut dia, peristiwa 1965/ 1966 merupakan tragedi kemanusiaan. Peristiwa itu telah mengakibatkan terjadinya tindak kekejian dan kekejaman berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindakan diskriminatif lainnya. "Sejumlah sumber menyebutkan ribuan hingga jutaan orang menjadi korban peristiwa itu," ujar Suciwati.
Yang sangat disayangkan, Komnas HAM mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 357 saksi korban dari berbagai wilayah. Namun, terhitung 3 tahun sejak Mei 2008 hingga Januari 2012, Komnas HAM belum memberikan pertanggungjawaban penyelidikan peristiwa itu.
Bahkan, Komnas HAM dua kali menunda mengesahkan dan mengumumkan laporan penyelidikan itu, yaitu pada 5-6 Juni 2011 dan 9-10 Agustus 2011. "Dengan alasan berkas penyelidikan masih belum lengkap sehingga belum bisa diambil keputusan," kata Suciwati.
Pada 9 hingga 13 januari 2012 ini, Komnas HAM kembali menggelar sidang paripurna untuk membawas laporan peristiwa ini. "Namun hingga kini belum ada informasi mengenai hasil laporan," ujar dia.
Oleh sebab itu, sejumlah elemen yang terdiri dari Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/ 1966, LPR Krob, YKPK 65, Ikapri, KontraS, Ikohi, LBH Jakarta, dan ICTJ mendesak Komnas HAM segera mengumumkan hasil penyelidikan pro justisia itu. "Dengan menyatakan bahwa peristiwa 1965/1966 adalah peristiwa pelanggaran HAM berat," kata dia. (umi)
Komnas HAM Selidik Pembakaran Masjid Syiah
VIVAnews - Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah terjun ke Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur setelah terjadi pembakaran masjid dan rumah pengikut Syiah oleh kelompok Sunni. Tim itu menemukan adanya konflik antar aliran dalam tragedi itu.
"Ada fakta, kalau di sana memang ada penganut aliran tertentu dan menerima perlakuan tertentu juga. Termasuk juga ada temuan adanya perbedaan pemahaman," kata Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Kabul Supriyadhie usai menghadap Gubernur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu 4 Desember 2012.
Namun, saat ditanya apakah ada unsur pelanggaran HAM dalam tragedi itu, Kabul masih enggan menyebutkan secara jelas. "Ini yang penting dari catatan kita, memang ada persoalan-persoalan. Selain persoalan keluarga juga ada perbedaan keyakinan atau pemahaman. Sementara, soal itu kami sedang kumpulkan fakta-fakta," lanjutnya.
"Kami belum bisa memberi hasil atau kesimpulan, karena belum bertemu pihak-pihak terkait," ujar Kabul.
Sebelumnya, pada Kamis 29 Desember 2011 terjadi pembakaran Pesantren Misbahul Huda dan beberapa rumah warga Syiah. Akibat kejadian itu, ratusan warga pengikut Syiah terpaksa harus mengungsi ke tempat yanng lebih aman.
Laporan : Tudji Martudji | Surabaya, eh
Banjir Pondok Labu, Komnas HAM Panggil Foke
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, untuk mendiskusikan masalah banjir yang kerap melanda pemukiman warga Pondok Labu, Jakarta Selatan.
"Meminta klarifikasi bagaimana Pemprov DKI menangani kasus banjir di Pondok Labu," kata Komisioner Komnas HAM, Syafrudin, Jumat, 2 Desember 2011.
Saat ditanya apakah Gubernur Fauzi Bowo yang akan datang untuk menyampaikan penjelasan terkait permasalahan yang dialami warga. Syafrudin tidak bisa memastikan. Tapi pertemuan akan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB.
"Belum tahu apakah akan datang. Bisa saja diwakili, dan walikota Jakarta Selatan akan datang," ujarnya.
Selain akan mengklarifikasi, Komnas HAM akan mendesak Pemprov DKI segera mencari solusi, dan dukungan untuk mengatasi masalah warga dan termasuk biayanya.
"Proses bisa saja melakukan musyawarah dengan warga. Saat ini sedang dibuat skema untuk melakukan pertemuan antara DKI, Marinir, dan warga," katanya lagi.
Ditambahkan Syafrudin, dalam waktu dekat ini akan segara dicari solusi untuk kepentingan semua pihak. Komnas HAM sebelumnya sudah menemui warga, Marinir, dan melakukan pemantauan di lapangan.
"Akan dilihat dari berbagai sisi, karena setiap pihak punya pendapat dan pandangan. Marinir sudah memiliki pandangan yang sama dengan warga," katanya.
(umi)
Dipanggil Komnas HAM, Ini Tanggapan Foke
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, hari ini siap menjelaskan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait banjir yang terjadi di Pondok Labu, Jakarta Selatan.
"Kami akan sampaikan penjelasan sebagaimana yang telah saya jelaskan pada media," ujar Fauzi usai meresmikan pembangunan Sekolah Perguruan Muhammadiyah Cabang Rawamangun, Jumat 2 Desember 2011.
Namun ketika ditanya apakah dirinya akan memenuhi undangan Komnas HAM, Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, hanya menjawab akan melaksanakan sesuai Undang-undang.
"Tidak usah tanya macam-macam, pokoknya kita lakukan sesuai peraturan perundangan," ujar Foke terlihat emosi sambil melayangkan tangannya.
Siang ini Komnas HAM memanggil Fauzi Bowo soal masalah banjir yang kerap melanda pemukiman warga Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Sebelumnya,Warga RW 03, RT 11, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, yang merupakan korban banjir di Pondok Labu pada 21 November 2011 telah mendatangi kantor Komnas HAM.
Mereka mengadukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang dialami penduduk karena sudah sembilan bulan rumah mereka terendam banjir. "Kami menduga ada pembiaran," ujar pengurus RT 11 bernama Budi.
Dia mengungkapkan sejak Maret lalu genangan air tidak pernah surut. Menurutnya, penanganan pemerintah sangat lamban atas masalah itu.
Budi mengungkapkan, akhir Oktober lalu memang Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Menkokesra, Agung Laksono, sudah meninjau ke lokasi banjir. "Tapi kunjungan mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan yang kami hadapi," kata Budi. (ren)
