SBY: Dikritik Publik, Polri Tak Usah Gundah
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Polri tidak gundah meski kerap dikritik publik dan media massa. Berbagai kasus memang menerpa Polri, mulai dari kasus Mesuji sampai pencurian sandal yang menyeret seorang remaja ke balik bui.
"Biasanya media massa dan masyarakat lebih suka melihat kekurangan dan kesalahan Polri, memang demikian kenyataannya. Tidak perlu saudara-saudara gundah, saya pun mengalami," kata Presiden SBY pada Rapat Pimpinan Polri di Mabes Polri, Selasa, 17 Januari 2012. "Jangan terganggu atas kritik, saya sudah tujuh tahun hadapi kritik."
Menurutnya, kritik tersebut harus jadi bahan introspeksi bagi kepolisian untuk melakukan perbaikan. "Kalau hujatan itu berlebihan, merugikan nama baik negara, klarifikasi berulang-ulang bahwa itu fitnah tidak benar," jelas SBY.
Dia pun meminta agar jenderal-jenderal polisi tetap mengingat hal yang baik dari institusi kepolisian saat sudah tidak aktif alias pensiun. "Jangan melihat polri yang serba kurang."
Dalam kesempatan itu, SBY menilai ada beberapa prestasi kepolisian yang patut diapresiasi. Pertama, pencapaian hasil nyata pencegahan terorisme.
Kedua, capaian kejahatan narkoba. "Memang seolah-olah di atas permukaan tapi saya tahu kerja keras saudara.
Ketiga, pengamanan berskala besar, seperti mudik lebaran yang semakin kompleks, Natal, dan Sea Games.
Keempat, tugas-tugas pengamanan khusus bersama TNI dalam program internasional. Kelima, pelayanan kepolisian makin baik kepada masyarakat.
Keenam, rekrutmen pengadaan tenaga, personel polri yang relatif bersih dan transparan sehingga warga negara punya kesempatan jadi polri. Ketujuh, akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik. "Dan, mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK." (umi)
Parkir Bahu Jalan Hilangkan Ruang Publik
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengajak masyarakat sadar akan fungsi bahu jalan atau trotoar sebagai ruang publik. Tempat itu bukan area parkir kendaraan, atau berjualan pedagang kaki lima.
Menurut Direktur ITDP Indonesia, Milatia Kusuma, hal itu ditempuh melalui kampanye PARK(ing) Day bertema Kembalikan Ruang Publik Kami. Kampanye itu dilakukan agar masyarakat Jakarta mendapat informasi dan edukasi seluas-luasnya, juga pengambilan kebijakan tentang pentingnya ruang publik.
"Sebuah kota manusiawi adalah kota yang beri prioritas ruang untuk masyarakatnya agar dapat berinteraksi satu sama lain. Bukan kota yang memberikan ruang sebesar-besarnya untuk kendaraan bermotor pribadi," kata Milatia Kusuma di Jakarta, Jumat 16 September 2011.
Jalan Sabang atau sekarang disebut jalan H. Agus Salim, berdasarkan survey ITDP Indonesia, rata-rata dipenuhi sekitar 300 kendaraan pribadi yang parkir setiap jamnya di bahu jalan seluas 4.039 meter persegi tersebut.
"Dari total luas area jalan Sabang, kendaraan bermotor mendapatkan porsi ruang yang lebih besar yaitu sebesar 78 persen, sedangkan pejalan kaki dan ruang publik hanya mendapatkan porsi 22 persen," ujarnya.
Jalan Sabang dikenal sebagai area pusat kota Jakarta, memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan dan warga Jakarta. Area itu dikenal tempat kuliner malam hari, dan kegiatan komersial lainnya. Namun, setelah area kuliner direalokasi, bahu jalan atau trotoar berubah fungsi menjadi tempat parkir kendaraan pribadi.
"Aktivitas parkir itu menyebabkan kemacetan lalu lintas di area tersebut, hal ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas udara bersih di kota Jakarta, dan juga kualitas hidup masyarakat kota Jakarta," ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menyatakan dukungannya pada kampanye ini. Menurutnya, ke depannya DKI akan menambah gedung parkir untuk memindahkan kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan tersebut.
"Dari Dishub DKI sendiri mendukung kampanye ini, kami memberi apresiasi kepada warga Jakarta dan ITDP, karena ini bisa dijadikan sebagai contoh. Biasanya warga jakarta itu harus diberi contoh dulu baru melaksanakan," ujar Pristono.
Pristono menyadari, tugas terberat yang disandangnya selama ini untuk membangun kota Jakarta adalah sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi hal itu ada kaitannya dengan peraturan atau kebijakan baru.
"Dengan hilangnya parkir kendaraan di bahu jalan, maka premanisme, sampah-sampah akan otomatis hilang. Masyarakat juga bisa nyaman berjalan kaki, dan daerah pusat perdagangan bisa semakin ramai," tuturnya.
• VIVAnews