Keluarga Geng Motor Minta Anaknya Tak Ditahan
VIVAnews – Orangtua tersangka kekerasan anak baru gede (ABG) Bali berencana mengajukan penangguhan penahanan karena khawatir dengan kondisi psikologis mereka jika tetap berada di sel.
Setelah hampir sepekan mendekam di sel, lima tersangka penganiayaan terhadap korban KA (16), mulai merasa tidak nyaman dan berharap agar bisa kembali menjalani aktivitas sedia kala.
"Kami mewakili orang tua pelaku, akan mengajukan penangguhan penahanan, semoga pihak kepolisian bisa mengabulkan permohonan kami," kata ayah tersangka KD, I Ketut Arta Gunawan di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Bali, Senin 13 Februari 2012.
Alasan keluarga, lantaran kasihan dan trauma dengan apa yang dijalani anak-anak mereka selama di sel.
"Kasihan anak-anak kalau harus berada di sel, ya harapan kami supaya bisa sekolah dahulu apakah nanti ikut kejar paket atau program apa yang penting bisa bersekolah tidak masuk geng-gengan lagi," harapnya.
Selama ini, mereka juga telah membantu orang tua dan bisa dikatakan sebagai tulang punggung karena ikut membantu mencari nafkah seperti berjualan di warung dan pasar.
Pihak keluarga juga menjamin bahwa anak-anak mereka akan mendapat pengawasan lebih ketat lagi dan mematuhi semua ketentuan dan proses hukum yang tengah dijalani.
Dengan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, kata Arta Gunawan, akan memudahkan pengawasan dan hal itu jauh lebih positif bagi perkembangan psikologisnya.
Dukungan terhadap langkah orang tua itu disampaikan Ketua LPA Bali I Nyoman Masni, jangan sampai proses hukum itu mengabaikan hak-hak sebagai anak.
"Itu merupakan hak anak untuk mendapat kekebasannya, sepanjang mereka mampu mengawasi anaknya untuk mentaati apa yang diputuskan saya kira mereka berhak mendapat penangguhan penahanan, kami mendukung hal itu" kata Masni.
Kuwait Minta Indonesia Kembali Kirim TKI
VIVAnews - Pemerintah Kuwait meminta Indonesia membuka kembali penempatan tenaga kerja Indonesia sebagai penata laksana rumah tangga. Permintaan TKI ke Kuwait itu setelah hampir dua tahun, sejak 2010, dilakukan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI ke negara tersebut oleh pemerintah Indonesia.
Pihak Kuwait juga telah menyiapkan usulan berupa draf nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait kerja sama penempatan dan perlindungan TKI untuk dibahas bersama sekaligus ditandatangani kedua pihak.
Permintaan pemerintah Kuwait tersebut disampaikan oleh Jumhur Hidayat, kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia usai menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Nasser Bareh Al Enezi.
Dalam kesempatan itu, Dubes Kuwait menyampaikan draf MoU sebagai bahan kesepakatan bagi pemerintah Indonesia. Pertemuan itu dihadiri juga oleh Lisna Yoeliani Poeloengan, deputi Bidang Perlindungan dan Endang Sulistyaningsih, deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI.
Menurut Jumhur, draf MoU itu memuat ihwal gaji minimum TKI, pembayaran gaji melalui bank, TKI boleh memiliki telepon seluler, dan libur sehari dalam sepekan.
Terkait gaji di Kuwait, pada pertengahan 2007, BNP2TKI telah menaikkan standar gaji TKI penata laksana rumah tangga dari US$150 menjadi US$220 atau sekitar 25 persen dari standar yang berlaku saat itu.
"Tentu saja, kami akan mempelajari secara lebih dalam draf MoU yang disampaikan Dubes Kuwait dan selanjutnya membicarakan dengan instansi terkait lainnya," ucap Jumhur.
Jumhur juga memberi apresiasi terhadap beberapa kemajuan usulan mengenai perlindungan TKI dalam draf MoU itu. Namun, ia mengatakan, pemerintah Indonesia memang belum membuka kembali program penempatan TKI, karena belum ada jaminan dari pemerintah dan agen tenaga kerja asing di Kuwait untuk melindungi TKI sektor domestik secara maksimal.
“Alasan itulah yang hingga kini membuat pemerintah Indonesia masih menunda pembukaan penempatan TKI informal ke Kuwait, sebelum ada upaya pemerintah dan agen penempatan tenaga kerja asing negara itu untuk membicarakan masalah perlindungan TKI secara serius dengan Indonesia," ujar Jumhur.
Selain itu, Jumhur menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menegaskan prinsip 'Spirit of Indonesia', tentang perlunya perlindungan bagi TKI di sektor domestik di luar negeri. "Dengan demikian, jika kami tidak yakin akan perlindungan, tidak akan ada penempatan TKI ke suatu negara," tegasnya.
Selain Kuwait, Jumhur melanjutkan, sejak 2010 pemerintah juga menetapkan moratorium penempatan TKI ke beberapa negara Timur Tengah yaitu Yordania dan Suriah, di samping Arab Saudi yang diberlakukan sejak 1 Agustus 2011.
Jumhur juga menjelaskan kepada Dubes Kuwait tentang program pemerintah untuk menempatkan TKI penata laksana rumah tangga bekerja di rumah majikan, namun tinggal di asrama. Konsep yang dikenal dengan 'live out system' itu diharapkan bisa menjadi terobosan untuk menekan permasalahan TKI domestik yang kerap terjadi, akibat tinggal selama 24 jam penuh dengan keluarga majikan.
"Intinya, bentuk program ini adalah dari 'live in ke live out', alias TKI tidak lagi tinggal serumah dengan keluarga majikan," kata Jumhur.
Sementara itu, Nasser mengharapkan agar ada percepatan pembahasan draf MoU sebagaimana diusulkan pemerintahnya, sehingga pencabutan moratorium ke arah penempatan TKI ke Kuwait dapat terlaksana tidak terlalu lama. Rencananya, akhir Maret 2012, petinggi Kuwait akan berkunjung ke Indonesia untuk menandatangani kerja sama MoU bidang perminyakan dan MoU masalah ketenagakerjaan. (art)
SBY Minta Menhan Jelaskan Soal Alutsista
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap atas polemik seputar polemik alat utama sistem persenjataan yang belakangan ini ramai dibicarakan. Dia memerintahkan Menteri Pertahanan dan jajarannya memberi penjelasan kepada parlemen juga kepada masyarakat umum. Adalah wajar, kata SBY, jika masyarakat ingin tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah.
"Saya mengikuti percaturan politik terkait modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan kita, utamanya jajaran TNI. Tidak keliru publik ingin tahu apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah. Saya anggap wajar dan boleh kalau DPR juga memandang perlu untuk melakukan pembahasan mendalam," kata Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis 2 Februari 2012.
Menurut dia, para menteri terkait, jajaran TNI harus bisa menjelaskan segamblang-gamblangnya, seterang-terangnya. "Dengan demikian kebijakan atau program yang dilakukan dapat dimengerti rakyat dan dapat dilaksanakan dengan baik," kata dia.
Yudhoyono minta para pembantunya itu tidak berhenti menjelaskan hingga urgensi pengadaan alutsista yang dipertanyakan itu dapat dipahami parlemen dan masyarakat. "Misalnya, menghadapi ancaman riil di negeri ini, kekuatan pertahanan dan keamanan kita tidak boleh lemah, tidak boleh kurang atau jauh tertinggal. Kalau jauh tertinggal, hampir pasti tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik," katanya.
Menurut dia, alutsista Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga. Ketertinggalannya tidak sebentar, hingga 15-20 tahun
"Menteri Pertahanan harus aktif, semua harus aktif menjelaskan. Jangan isunya digeser ke sana ke mari dan bisa membingungkan semua orang. Jelaskan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Kalau komunikasi kita kurang, kita yang salah. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya. Saya pikir semua akan menjadi satu perahu utk meningkatkan kemampuan pertahanan dan kemanan kita," ujarnya.
Anwar Ibrahim Bantah Minta Dukungan Indonesia
VIVAnews - Mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim optimis menghadapi Pemilu Malaysia pada 2013. Meskipun begitu dia menepis dugaan bahwa kedatangannya kali ini ke Jakarta adalah untuk meminta dukungan dari Indonesia.
"Saya kesini karena memenuhi undangan ke ITB dan CIDES, tidak ada rencana untuk meminta dukungan," ujar Anwar Ibrahim usai menyampaikan pidatonya di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Senin 30 Januari 2012.
Anwar yakin akan mendapatkan dukungan dari rakyat apalagi setelah dirinya divonis bebas dari dakwaan sodomi pada 9 Januari 2012. Bagi Anwar dan para pendukungnya yang tergabung dalam kubu oposisi di parlemen Malaysia, kasus Sodomi ini adalah konspirasi dari rezim UMNO.
Dengan berbagai tuduhan, termasuk kasus sodomi yang sudah dua kali menimpa Anwar, pemerintahan Partai UMNO dan koalisi Barisan Nasional yang mereka galang berupaya menggerus perjuangan oposisi pimpinan Anwar. "Saya yakin insya Allah seandainya pemilu itu bebas dan adil, kita mampu menang dalam pemilu yang akan datang," ujarnya.
Dia juga sempat menyebutkan keinginannya jika nanti ia terpilih menjadi perdana menteri dan apa yang akan dia lakukan untuk membina hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia.
"Tentunya apa isu yang mendasar apakah itu tentang perbatasan atau soal TKI atau budaya, sebenarnya kita ini kan satu rumpun kami akan menciptakan hubungan lebih baik dengan negara-negara tetangga lainnya," ujarnya. (adi)
Warga Minta Ilmuwan Teliti 'Nyamuk Raksasa'
VIVAnews - Setelah dihebohkan dengan kemunculan serangga raksasa yang diduga nyamuk, warga Sumarrang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilanda kekhawatiran. Mereka pun meminta pihak pemerintah setempat untuk melakukan penelitian terkait keberadaan binatang tersebut.
Warga mengaku takut binatang yang pertama kali muncul di daerah mereka bisa membahayakan. Sehingga mereka mengharap pemerintah maupun ilmuwan melakukan penelitian ilmiah.
"Kami orang tidak terlalu tahu binatang itu. Kami khawatir jika itu berbahaya atau siapa tahu nyamuk jenis baru," kata Harli, warga yang menyimpan binatang tersebut, Kamis, 19 Januari 2012.
Menurut Harli, warga Sumarrang saat ini sangat meyakini jika binatang tersebut adalah nyamuk. Hal itu terlihat dari ciri-ciri fisiknya. "Sama sekali bukan capung dan sangat beda, utamanya di bagian kepala. Binatang ini memiliki patok," kata Harli lagi.
Tak hanya warga, dugaan jika binatang tersebut nyamuk juga disampaikan Camat dan Kapolsek Campalagian yang sudah melihat langsung binatang di rumah Harli.
Informasi yang dihimpun, binatang itu memiliki panjang tubuh 2,2 centimeter, sayap 2,5 cm dan panjang kaki sekitar 7 cm.
Saat ini, binatang yang telah mati tersebut sudah "dimuseumkan" di rumah Harli. Dia menceritakan, nyamuk itu muncul Senin menjelang maghrib. Saat itu, kata dia, puluhan warga Sumarrang bersiap melaksanakan shalat maghrib berjamaah di masjid setempat. Namun saat akan mengangkat tangan untuk bertakbir, salah seorang jamaah melihat serangga aneh di samping imam.
Jamaah tersebut lantas memukul serangga tersebut dengan sajadah sebanyak dua kali. "Setelah binatang itu tak berdaya, saya berinisiatif mengambil binatang itu dan membawanya pulang ke rumah," kata Harli.
SBY Tiba Lebih Dulu, Boediono Minta Maaf
VIVAnews - Wakil Presiden Boediono membuka acara Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2012 bertema "Tahun Peningkatan Kerja dan Prestasi" di Hall C, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2012.
Saat memulai sambutan, Boediono sempat menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Bapak Presiden sudah hadir pagi ini, beliau hadir lebih dulu dari saya. Saya merasa melakukan kesalahan protokoler yang pertama hari ini. Beliau memantau nanti akan menyampaikan arahan direktif pada kita semua," ujar Boediono.
Dia mengatakan, dalam menghadapi tahun 2012 ini, seluruh pemimpin daerah, maupun instansi pemerintah pusat perlu menambah kewaspadaan.
Menurutnya, 2012 ini telah memasuki suasana ekonomi global yang baru. "Kita rasakan laporan dari berbagai pihak juga merupakan tahun yang tidak terlalu ramah bagi beberapa negara di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan mungkin kurang ramah dibanding tahun lalu," kata dia.
Boediono menyampaikan, ada lima topik pembahasan yang dia garisbawahi untuk dikoordinasikan lebih dalam pada rapat kerja ini.
Lima hal ini, menurut Boediono sangat menentukan kinerja pemerintah daerah dan pusat selama tahun 2012.
"Yang pertama, yaitu isu stabilitas sosial politik. Ini adalah isu yang perlu kita benar-benar coba untuk mengamankan," tuturnya.
Kemudian kedua, adalah masalah kebutuhan dasar seperti bahan makanan, atau bahasan lebih sempitnya lagi adalah beras.
Ketiga, mengenai lapangan kerja. "Perlu kita monitor secara cermat karena ini kunci dari upaya untuk melewati 2012 sebaik-baiknya. Saya ingin garis bawahi masalah lapangan kerja bagi kelompok usia muda," ungkapnya.
Selanjutnya, yang keempat yakni tata kelola pemerintahan dan yang kelima mengenai masalah kemiskinan.
"Pertemuan rapat kerja pemerintah seperti ini nampaknya menjadi agenda tahunan. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam mengenai berbagai isu," kata dia. (umi)
