Mendagri: Pemilukada Aceh Tetap 16 Februari
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan penyelenggaraan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati yakni, 16 Februari 2012.
"Karena itu semua proses berjalan menurut jadwal yang sudah ditetapkan KIP, dan diawasi oleh Panwaslu," ujar Gamawan usai Audiensi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Aceh di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 4 Januari 2012.
Segala sesuatu yang menyangkut anggaran, kata Gamawan, sudah dijawab melalui surat Mendagri. Sekaligus petunjuk penggunaan anggaran tersebut.
"Sehingga tidak ada alasan lagi anggaran dan sebagainya tidak bisa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan itu," tegasnya.
Terkait usulan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang mengusulkan untuk memberi ruang kepada Partai Aceh untuk mendaftar dalam Pemilukada, Gamawan menyerahkan hal tersebut kepada KPU dan Bawaslu.
"Dengan prinsip tidak menunda penyelenggaraan Pemilu tanggal 16 Februari. Dalam minggu ini diharapkan jawaban sudah diberikan," kata dia.
Gamawan memastikan, rentetan kasus penembakan yang terjadi di Aceh saat ini, tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Aceh.
"Evaluasi Kapolda, penembakan yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Pilkada Aceh. Saya berharap suasana yang aman, tentram, damai, hingga Pilkada ini menjadi milik seluruh masyarakat Aceh dan bisa berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. (umi)
Cost Pemilukada JAWA 2012 Accomplished Rp250 Billion
VIVAnews -Government of DKI Jakarta in conjunction with the Regional Electoral Commission (KPUD) JAWA has presented the meeting coordination regarding the elections of the head of the area (Pemilukada) Jakarta 2012. In a meeting that predicted the election costs reached Jakarta Rp250 billion.
The entire cost of which has been designed, estimated to meet the implementation pemilukada to two rounds. The entire budget is fully borne by the BUDGETS of the Jawa.
According to the Chairman of the Jury the KPUD JAWA, implementation costs, Ardiantoro Pemilukada JAWA 2012 does require a fairly large budget. Predictable election needs rise sharply with the implementation of last year.
On the Pemilukada JAWA 2007, budget issued amounted to Rp124 billion. Of these fields is only Rp86 billion, while the rest returned to the country.
"We are asking the provincial Government of DKI pay attention to these needs and more intensive coordination BETWEEN the KPUD related how the process of penganggarannya and besaranya," said Jury Ardiantoro, Friday, July 22, 2012.
The increasing needs of the budget for the Pemilukada JAWA 2012, according to the jury used began to pre Prep until the vote count, including honor guards at the provincial level until the KPUD polling stations (TPS), the provision of logistics Pemilukada and Pemilukada implementation.
Acknowledgment, 50 percent of Rp250 billion was used to honor officers who accounted 154.394 officers, consisting of 40 officers at the provincial level, 1,200 officers in six municipalities/counties or 200 officers per district/municipality, 352 the officer to district or 8 officers per district, 1,602 officers at the level of village or 6 officers for one village, 151.200 clerk at 16,800 TPS or 9 officers for one POLLING STATION.
"We demand that the budget can be allocated to the implementation of the two rounds of Pemilukada. Because, if it turns out in the first round with two pairs of candidates, then it should be done in the second round. If only one round, better yet. Excess funds will be returned to the State Treasury, "he explained.
The jury declared plans for the preparation of the second round, due to the implementation of the Pemilukada JAWA 2012 in Jakarta in contrast to other areas. The winner of the pemilukada valid votes must obtain more than 50 percent, while other areas must acquire legitimate winners of 50 percent plus 1 vote.
In addition, the budget will also be used to implement the decisions of the Constitutional Court to delay the implementation of the Pemilukada, such as voting or counting repeated that also requires considerable costs.
Biaya Pemilukada DKI 2012 Capai Rp250 Miliar
VIVAnews - Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI telah menggelar rapat koordinasi mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012. Dalam pertemuan itu diprediksi biaya pemilu Jakarta mencapai Rp250 miliar.
Seluruh biaya yang telah dirancang itu, diestimasikan dapat memenuhi pelaksanaan pemilukada hingga dua putaran. Seluruh anggaran sepenuhnya ditanggung dari APBD DKI.
Menurut Ketua KPUD DKI, Juri Ardiantoro, biaya pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Diprediksi kebutuhan pemilu meningkat tajam dengan pelaksanaan tahun lalu.
Pada Pemilukada DKI 2007 lalu, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp124 miliar. Dari jumlah tersebut yang terpakai hanya Rp86 miliar, sementara sisanya dikembalikan kepada negara.
"Kami meminta Pemprov DKI memperhatikan kebutuhan ini dan lebih intensif berkoordinasi dengan KPUD terkait bagaimana proses penganggarannya dan besaranya," ujar Juri Ardiantoro, Jumat, 22 Juli 2012.
Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk Pemilukada DKI 2012, menurut Juri digunakan mulai untuk pra persiapan hingga penghitungan suara, termasuk honor para petugas KPUD di tingkat provinsi hingga tempat pemungutan suara (TPS), penyediaan logistik Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilukada sendiri.
Diakuinya, 50 persen dari Rp250 miliar tersebut digunakan untuk honor petugas yang jumlahnya mencapai 154.394 petugas, terdiri dari 40 petugas di tingkat provinsi, 1.200 petugas di enam kotamadya/kabupaten atau 200 petugas per kabupaten/kotamadya, 352 petugas untuk kecamatan atau 8 petugas per kecamatan, 1.602 petugas di tingkat kelurahan atau 6 petugas untuk satu kelurahan, 151.200 petugas di 16.800 TPS atau 9 petugas untuk satu TPS.
"Kami meminta anggaran itu dapat dialokasikan untuk pelaksanaan dua putaran Pemilukada. Sebab, jika ternyata pada putaran pertama menyisakan dua pasangan calon, maka harus dilakukan putaran kedua. Kalau hanya satu putaran, lebih baik lagi. Kelebihan dana akan dikembalikan ke kas negara," jelasnya.
Juri menyatakan rencana persiapan putaran kedua, dikarenakan pelaksanaan Pemilukada DKI 2012 di Jakarta berbeda dengan daerah lainnya. Pemenang pemilukada harus memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, sedangkan daerah lain pemenang harus memperoleh suara sah 50 persen plus 1 suara.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk melaksanakan keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilukada, seperti pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang yang juga membutuhkan biaya cukup besar.
