DPR: Anggaran Kesehatan RI Banyak Pesanan

VIVAnews - DPR RI menilai anggaran kesehatan yang disediakan pemerintah terlalu berlebihan dan tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan anggaran yang tak tepat justru dikhawatirkan hanya akan merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning disela Perayaan HUT PDI Perjuangan ke-39 di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 22 Januari 2012.

"Pengajuan anggaran kesehatan terlalu mengada-ada. Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat kelas bawah dan upaya preventif berupa sosialisasi mengenai gizi yang jelas meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata dia.

Menurut Ribka, legislatif memang telah beberapa kali menolak pengajuan anggaran dan program dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itu dilakukan karena banyak kebijakan dan pengajuan anggaran yang tidak semestinya.

"Ini diperparah dengan efek kebijakan yang tidak dipertimbangkan dengan matang sehingga merugikan masyarakat," kata dia.

Komisi IX DPR mensinyalir banyak pesanan dari berbagai pihak, terutama asing, dalam kebijakan dan pengajuan anggaran oleh Kemenkes. Hal itu membuat program kesehatan seringkali tidak populis dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Harusnya Kementerian Kesehatan meningkatkan anggaran dan kebijakan untuk memperbanyak layanan kelas III di semua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Selain itu tingkatkan anggaran jaminan kesehatan dan persalinan masyarakat selain itu sosialisasi peningkatan gizi dan pola hidup sehat," kata Ribka. (umi)

• VIVAnews