Pengidap HIV/AIDS di Papua 10 Ribu Jiwa
VIVAnews - Pengidap HIV/AIDS di Provinsi Papua terus meningkat. Bahkan, peningkatannya terjadi dalam hitungan bulan.
Berdasarkan data per Desember 2011, Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) tercatat sekitar 10.785 orang dari total jumlah penduduk di Provinsi Papua sebanyak 2,8 juta jiwa (data sensus 2010).
"Meningkat sekitar 3 ribuan dari bulan Maret tahun yang sama, yang masih sekitar 7.355 orang," ujar Josef Rinta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Selasa 14 Februari 2012.
Peningkatan itu diketahui setelah kesadaran masyarakat untuk memeriksa VCT (volunteer counseling testing) sudah cukup baik. "Sehingga data otentik yang positif mengidap HIV bisa diperoleh," katanya.
Josef menambahkan, angka 10.785 orang itu berdasarkan data yang tercatat. Namun, jika diperkirakan, jumlah pengidap HIV/AIDS di Provinsi Papua bisa mencapai dua puluh ribu orang.
"Estimasi kami, pengidap HIV/AIDS di seluruh Provinsi Papua mencapai 24.355 orang," ungkapnya.
Kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak mengidap HIV/AIDS adalah Mimika 3.938 orang dan Kota Jayapura 2.010 orang.
Pengidap HIV/AIDS di Papua rata-rata berusia produktif yakni 20-40 tahun, dan penyebarannya melalui hubungan seksual. "Sekitar 93 persen pengidap HIV/AIDS di Papua tersebar melalui hubungan seksual," ucapnya.
Yang lebih menyedihkan, dari 10.785 orang pengidap HIV/AIDS di Papua, 116 di antaranya adalah balita. (art)
Panglima OPM: Konflik Papua Karena Politik
VIVAnews - Panglima Tentara Pembebasan Papua Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Alex Mebri memastikan bahwa konflik dan kekerasan di bumi Cendrawasih itu bukan karena keinginan untuk merdeka, melainkan akibat konflik politik yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah.
"Mereka bukan OPM, tetapi mengatasnamakan OPM," kata Alex kepada wartawan ketika menemui Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, di kediaman Aburizal, Jalan Mangunsarkoro, Jakarta, Minggu, 12 Februari 2011.
Pelaku konflik, Alex mengatakan, menggunakan isu Papua merdeka untuk mencari simpati maasyarakat. Padahal, sesungguhnya adalah persoalan konflik politik praktis. "Dan, rakyat tidak diperhatikan." Karena itu, kekerasan seolah tidak pernah berhenti, dan rakyatlah yang justru selalu menjadi korban.
Alex mengaku bahwa dia dan para pengikutnya telah membulatkan tekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta siap secara bersama-sama pemerintah RI untuk membangun Papua menjadi lebih sejahtera dan damai. Baginya, apa pun caranya, konflik/kekerasan harus segera diakhiri. Jika tidak, Papua tidak akan pernah sejahtera.
Untuk kepentingan itulah, Alex mengaku harus menemui beberapa pihak. Pertama ialah Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebagai pemimpin partai besar yang tentu punya pengaruh besar di negeri ini. Lagi pula, katanya, Partai Golkar masih mendapat tempat di hati rakyat Papua.
Besok, Alex bersama sebelas aktivis Papua lainnya, dijadwalkan bertemu Ketua DPR Marzuki Alie. Lusa, mereka akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami akan sampaikan bahwa kami siap bekerja untuk memenuhi pembangunan di Papua," kata Alex.
Aburizal mengatakan, Papua sesungguhnya tidak menginginkan merdeka dari NKRI, tapi mereka ingin kesejahteraan. Konflik dan kekerasan yang sering terjadi selama ini lebih dikarenakan pembangunan yang tidak merata. "Papua tidak ingin merdeka, mereka hanya ingin sejahtera," katanya.
Atas dasar hal tersebut, menurutnya, harus ada perbaikan dan perubahan di Papua. Harus ada pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, terutama di daerah-daerah pegunungan yang terpencil dan tidak terjangkau sarana transportasi. Ia meyakini, pendekatan keamanan/militer bukanlah solusi yang tepat untuk seluruh permasalahan di Papua.
Otonomi khusus pun, kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu, belum efektif meningkatkan pembangunan, apalagi kesejahteraan. Sebagian besar rakyat Papua belum menikmati hasil otonomi dengan anggaran triliunan rupiah. Maka, otonomi juga harus dievaluasi dan diperbaiki agar hasilnya mampu dirasakan rakyat di sana. (Laporan M. Arief Hidayat)
"Negara Papua Telah Didaftarkan ke PBB"
VIVAnews - Sidang lanjutan kasus makar “Presiden Papua” dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa, berlangsung Rabu 8 Februari di Pengadilan Negeri Jayapura.
Forkorus Yaboisembut yang mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua III menolak dakwaan jaksa yang menjeratnya dengan pasal 106 KUHP tentang tindak pidana makar.
"Kami menolak dakwaan sebab selama ini kami melakukan
perjuangan dengan cara damai, beradab dan bermartabat, sehingga tidak melanggar aturan," tegas Forkorus Yaboisembut kepada wartawan usai sidang pembacaan eksepsi.
Perjuangan, lanjutnya, dilakukan tanpa kekerasan, tanpa senjata sebab akan banyak korban dan melanggar HAM. "Orang akan banyak mati bila kami berjuang dengan kekerasan," singkatnya.
Forkorus juga meminta pemerintah Indonesia berhenti memaksakan bangsa Papua menjadi bangsa Indonesia. "Stop memaksa kami menjadi bangsa Indonesia, kami bangsa Papua berhak menentukan nasib kami sendiri," tegasnya.
Forkorus Yoboisembut yang juga Ketua Dewan Adat Papua DAP juga mengklaim, selain memiliki 35 pengacara dalam negeri juga memiliki 6 orang pengacara internasional di Brussel, Belgia. "Enam pengacara internasional ini akan mendaftarkan Negara Federal Republik Papua Barat di Perserikatan Bangsa Bangsa PBB. Ini surat mereka," ujar Forkorus sambil menunjukan surat dari 6 pengacara Internasional tersebut.
Menurutnya, tugas pengacara mereka di tingkat internasional adalah memberitahukan dan mendaftarkan negara Federal Republik Papua Barat di PBB, menggugat aneksasi negeri Papua Barat ke Mahkamah Internasional. “Tugas mereka memberitahukan negara Federal Republik Papua Barat ke PBB, menggugat aneksasi Papua Barat ke Mahkamah Internasional," paparnya.
Forkorus Cs mengklaim surat pendaftaran Negara Federal Republik Papua Barat telah didaftarkan ke Sekretariat PBB oleh pengacara internasional mereka pada tanggal 26 Januari lalu. Sementara salinan suratnya telah diterima Forkorus Cs dua hari setelah pendaftaran surat itu ke PBB yakni tanggal 28 Januari. (umi)
Potret Demo, Warga Ceko Ditangkap di Papua
VIVAnews - Gara-gara memotret aksi demo yang digelar West Papua National Autority, seorang warga Ceko ditangkap aparat Kepolisian di Raja Ampat Papua Barat, Rabu 8 Februari. Saat ini yang bersangkutan diamankan di Polres setempat.
Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penahanan terhadap seorang warga asing. “Kami saat ini sedang melakukan pengamanan dan pemeriksaan intensif terhadap salah seorang warga asing dari Negara Ceko atas nama Peter Zamecnik 35. Ia diamankan karena mengabadikan aksi unjuk rasa yang dilakukan WPNA,’’ ucapnya.
Lanjut Wachyono, awalnya pihaknya menduga warga asing itu adalah jurnalis, namun setelah identitasnya diminta, bukan wartawan. "Dia bukan wartawan, dia adalah wisatawan asing yang kebetulan berkunjung ke Raja Ampat untuk berwisata,’’ jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, warga asing itu juga memiliki kekasih seorang mahasiswa Universitas Papua bernama Brigita. “Ternyata ia punya pacar seorang mahasiswa, namun orangtua perempuan tidak menyetujui hubungan mereka,’’ papar Wachyono.
Mengenai sudah berapa lama yang bersangkutan berada di Raja Ampat, Wachyono mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti, karena paspor dan visanya masih diperiksa oleh pihak imigrasi setempat. "Surat-suratnya masih diteliti secara cermat oleh imigrasi,’’ paparnya.
Sebelumnya, ketika disidang, Forkorus Yaboisembut yang mendeklarasikan dirinya sebagai sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat mengaku telah mendaftarkan Negara Federal Republik Papua Barat ke PBB.
Pendaftaran dilakukan oleh pengacara internasional mereka pada tanggal 26 Januari lalu. Sementara salinan suratnya telah diterima Forkorus Cs dua hari setelah pendaftaran surat itu ke PBB yakni tanggal 28 Januari. (umi)
Pesawat Tabrak Gunung di Papua
VIVAnews - Kecelakaan peawat kembali terjadi di Papua. Pesawat milik maskapai Quality Air yang mengangkut BBM tergelincir dan menabrak gunung, di Lapangan terbang Bilai, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Sabtu, 4 Februari 2012 sekitar pukul 09.45 WIT.
"Pesawat tergelincir pada saat cuaca berkabut lalu menbrak gunung," kata juru bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Wachyono, kepada VIVAnews.com. Saat ini, anggota Polsek dan Koramil setempat sudah berada di lokasi kejadian.
Aparat keamanan yang ada di lokasi kejadian mencoba mengevakuasi dan mencari korban. Menurut Wachyono, hingga saat ini tidak ditemukan adanya korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi pagi tadi.
Tapi, kerusakan parah terjadi pada pesawat kecil yang belum diketahui jenisnya itu. "Sayap kirinya patah. Baling-baling juga bengkok," ujarnya lagi.
Informasi yang diterima, pesawat yang diawaki Kapten Pilot Rafael Baskara dan Engineering Erwin Faisal itu berangkat dari Bandara Nabire menuju Homeyo. Pesawat mengangkut BBM jenis solar milik PT UMI, perusahaan yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan Sugapa - Enarotali.
Sekitar pukul 09.45 WIT, pada saat akan mendarat di lapangan terbang Homeyo, terjadi gangguan angin dari arah kiri pesawat. Pesawat mencoba menghindari angin dan pilot berusaha untuk mendarat ke arah kiri.
Tapi, saat menyentuh landasan, roda pesawat tiba-tiba patah. Akibatnya, sayap kiri pesawat terseret ke landasan termasuk baling-balingnya. Meski sempat menabrak gunung, sambung Wachyono, pilot dan mekanik selamat. "Tidak ada korban jiwa, BBM yang diangkut juga aman," ujar dia.
SBY: Jika Perlu, Pengadilan Lapangan di Papua
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan memperhatikan khusus Aceh dan Papua. Kepada polisi, Presiden meminta kedaulatan harus dijaga, hukum ditegakkan.
"Sekarang menjadi perhatian banyak pihak termasuk dunia," kata SBY. "Saya sudah menyampaian kebijakan Indonesia kepada dunia yang bertemu di Bali, tentang Papua dan Aceh. Oleh karena itu saya sampaikan agar saudara tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas dengan tepat," kata SBY dalam rapat pimpinan dengan Polri di Markas Besar Kepolisian, Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.
Untuk Papua, Presiden menekankan, kedaulatan harus ditegakkan. "Tidak ada negara yang mau daerahnya lepas. Hukum dan kamtibmas harus ditegakkan. Kalau penegak hukum Indonesia dilarang untuk memproses hukum warga Indonesia, saya kira tidak benar," kata SBY.
"Tetapi saudara harus ingat bahwa kebijakan di Papua ini harus padan dengan berbagai kebijakan anggaran khusus, pengamanan khusus, dengan begitu, dengan cepat kita membangun daerah itu," kata SBY. "Cegah tindakan-tindakan yang berlebihan, jangan segan-segan kalau ada TNI/ Polri yang melanggar hak asasi manusia, maka hukum ditegakkan. Kalau perlu pengadilan lapangan, supaya semua tahu kedaulatan harga mati," kata SBY.
Sementara di Aceh, SBY meminta keamanan negeri paling barat ini harus dijaga, hukum ditegakkan. "Akhir-akhir ini memang ada kamtibmas dan pemilukada. Saya yakin ada kaitannya dengan itu, tapi apapun tetap kamtibmas harus dijaga," kata Presiden.
